Bandung (16/4) - Bawaslu Provinsi Jawa Barat awasi verifikasi terhadap bukti video dukungan bakal calon DPD Provinsi Jawa Barat tindaklajut putusan kesepakatan mediasi di Aula KPU Provinsi Jawa Barat l.
Bandung (14/4) - Bawaslu Jawa Barat kembali selesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Pemohon dari Bakal Calon Anggota DPD dengan hasil mediasi mencapai kesepakatan.
Dari enam bakal calon yang tidak lolos, tiga diantaranya mengajukan permohonan sengketa proses ke Bawaslu Jawa Barat. Diantaranya yaitu Pemohon atas nama Aanya Rina Casmayanti, Apan Abdul Goni dan Aji Saptaji.
Soreang, Kabupaten Bandung (14/4) -Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran Sutarno menjadi Narasumber dalam kegiatan "Sosialisasi Produk Hukum : Perbawaslu sebagai Prodak Hukum yang Responsif untuk Pemilihan Umum Tahun 2024" yang dilaksanakan Bawaslu Kab. Bandung
Bandung (14/4) Anggota Bawaslu Jabar Zaki Hilmi hadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aula Kantor KPU Jabar.
Bandung (14/4) - Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Rapat Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat dengan tema Diseminasi Perbawaslu Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
Cimahi (14/4) - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja beserta Pimpinan Bawaslu Jabar hadiri undangan kunjungan kerja komisi II DPR RI bertempat di pemerintah Kota Cimahi.
Agenda Kunker kali ini membahas persiapan penyelenggara Pemilu dalam menghadapi kesiapan Pemilu 2024 di Kota Cimahi, dari mulai Supporting SDM, Sarana Prasarana, dan anggaran.
Kota Bekasi (14/4) - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty didampingi Anggota Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto hadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Kota Bekasi.
Menjadi isu dalam diskusi ini, terkait hal-hal teknis dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah mulai padat berjalan tahapannya. Menyinggung soal pengawasan partisipatif Komisi II DPR RI mendorong agar Bawaslu Kota Bekasi khususnya terus gandeng masyarakat awasi pemilu.
Bandung (13/4) Bawaslu Provinsi Jawa Barat Menggelar Diskusi Terkait Kesiapan Dan Peran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Bersama Kementrian Sekretariat Negara dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kabupaten Bekasi (13/4) - Kordiv SDMO H.M Wasikin Marzuki menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Bekasi pada kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Supervisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bekasi.
Wasikin menekankan bahwa salah satu kunci penguatan kelembagaan yaitu dengan menetapkan kinerja dan soliditas pola hubungan kinerja jajaran pengawas pemilu sekabupaten bekasi dalam mengawasi pemilu tahun 2024.
Bandung (13/4) - Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat hari Harminus Koto menjadi Narasumber pada kegiatan Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat Dalam rangkapenguatan netralitas ASN dalam rangka menghadapi Pemilu 2024
dalam paparannya, Harminus menyampaikan bahwa pegawai BPS yang latar belakang nya ASN harhs memahami mengenaj pentingnya netralitas dalam menjaga demokrasi menuju pemilu, rambu-rambu yang sudah diatur harus dipedomani.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









